ReferensiA.id- Pengamat kebijakan publik turut mengomentari dana hibah untuk Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Munas KAHMI) sebesar Rp14 miliar dari APBD Perubahan Sulawesi Tengah 2022.
Menurut pengamat dari Universitas Tadulako (Untad) Irwan Waris, hibah yang telah disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) itu masih bisa dialihkan.
“Saya kira mungkin saja bisa diubah jika Gubernur dan DPRD menganggap urgen melakukan revisi dalam rangka mendukung suatu program,” ujar Akademisi Untad itu, Rabu 14 September 2022 malam.
Ia pun memberi komentar terkait mengapa dana hibah dengan nilai yang terbilang besar itu diamini oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Tampaknya pemerintah menganggap penting Munas KAHMI ini. Diselenggarakan di (Kota) Palu, mungkin Pemda memandang saatnya Sulteng, terutama Palu, menjadi pusat perhatian nasional. Munas KAHMI akan menjadi perhatian secara nasional karena terlihat berhubungan dengan Pilpres tahun 2024,” ujarnya.
Sehingga, kata dia, elite politik top nasional yang umumnya alumni HMI, akan berkumpul di Kota Palu. Penyatuan persepsi, lobi-lobi antar individu, kelompok, bahkan partai akan berlangsung pada perhelatan itu.
Dalam konteks itulah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, juga akan masuk pada pusaran politik tahun 2024.
“Elite Sulteng berupaya masuk ke pusaran itu melalui perhelatan KAHMI ini. Mungkin dari situ akan terorbit putra Sulteng untuk mengambil peran di kancah kepemimpinan dan politik nasional,” katanya.
Seperti diketahui, KAHMI akan menggelar Musyawarah Nasional XI, pada 24-28 November 2022 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Peserta penuh dari seluruh Indonesia yang telah teregistrasi untuk hadir pada Munas KAHMI, tercatat sebanyak 1.096 orang. Sedangkan secara keseluruhan termasuk para peninjau sebanyak sekitar 6 ribu orang.
