ReferensiA.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) mengemukakan beberapa hasil pengawasannya.
BPKP Sulteng menemukan adanya bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran. Begitu juga alokasi dana desa yang tidak tepat sasaran, hingga soal insentif tenaga kesehatan yang lambat dibayarkan.
Hal itu dikemukakan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Evenri Sihombing sebelum menyerahkan ikhtisar hasil pengawasan akuntabilitas keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se Sulteng. Acara penyerahan bertempat di ruang kerja Gubernur Sulteng, Rabu, 19 Januari 2022.
Setidaknya sembilan poin yang disampaikan Evenri Sihombing berdasarkan hasil pengawasan lembaga yang dipimpinnya.
Pertama, terhadap percepatan vaksinasi, ada keterlambatan distribusi vaksin dari pusat disebabkan adanya keterlambatan input data realisasi vaksinasi yang dilakukan pada sistem. Oleh karena itu, perlu penambahan sumber daya manusia yang melakukan input data.
Dua, alokasi dana desa belum dapat memberikan dampak terhadap pembangunan desa karena belum tepat sasaran.
Tiga, masyarakat penerima bantuan sosial dari pusat belum tepat sasaran dan perlu validasi data penerima bantuan.
Empat, pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes). Yakni terdapat keterlambatan pembayaran insentif nakes oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Lima, penyaluran KUR belum tepat sasaran. Banyak KUR disalurkan untuk kredit konsumtif dan kredit PNS.
Enam, akuntabilitas keuangan daerah, kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung fiskal daerah sangat lemah. Perlu solusi untuk peningkatan PAD untuk meningkatkan fiskal daerah.
Tujuh, sejumlah OPD Provinsi Sulawesi Tengah belum mendukung visi dan misi gubernur dan program OPD belum selaras dengan sasaran yang akan dicapai.
