ReferensiA.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengadakan Rapat Paripurna guna membahas dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2024. Agenda utama rapat ini melibatkan penandatanganan Nota Kesepakatan terkait KUA dan PPAS.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD, dipimpin oleh Ketua DPRD Sulteng Dr Hj Nilam Sari Lawira SP MP. Ia didampingi oleh Wakil Ketua I H Mohammad Arus Abdul Karim. Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Sulteng Drs H Ma’mun Amir, Senin 14 2023.
Rapat ini merujuk pada surat dari Gubernur dengan nomor 900.1.6.4/37/BPKAD tertanggal 21 Juli 2023. Surat tersebut merujuk pada pasal 160 ayat 1 dan 2, serta pasal 161 ayat 1 dari peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Dalam surat tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) diinstruksikan untuk menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta prognosis untuk enam bulan berikutnya.
Ketua DPRD Provinsi Sulteng Nilam Sari Lawira menjelaskan, laporan tersebut akan menjadi dasar untuk perubahan APBD. “Hal itu dimaksud menjadi dasar perubahan APBD,” katanya.
Diharapkan melalui pembahasan ini, anggaran yang akan ditetapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan daerah.
Dalam konteks ini, pasal 66 ayat 2 dari Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2019, yang telah diubah menjadi Peraturan DPRD Provinsi Sulteng nomor 1 Tahun 2021 tentang tata tertib DPRD, memandatkan bahwa laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk enam bulan berikutnya pada Tahun Anggaran 2023 akan dibahas bersama-sama oleh DPRD dan Pemda dalam rapat kerja. RED
