“Kalau UPL dan UKL tidak dijalankan maka bisa memberikan rekomendasi pencabutan izin,” tegasnya.
Menurut dia, meskipun tambang galian C merupakan salah satu sektor penyumbang PAD, namun perlu dilakukan tindakan tegas jika merugikan masyarakat.
“Kita tau tambang memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan masyarakat, kalau lebih banyak modaratnya maka perlu dievaluasi secra menyeluruh jangan setengah-setengah,” kata Anggota DPRD Palu itu.
Dia juga tidak tutup mata soal diperlukannya kehadiran perusahaan galian c sebagai penyedia material untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusanta (IKN) dari Kota Palu sebagai daerah penyangga.
Namun dampak lingkungan juga tidak boleh diabaikan oleh para pelaku tambang galian c tersebut.
Ia pun menyarankan agar perusahaan tambang mulai menggunakan alat angkut material, agar aktivitas pemindahan material di sana tidak merusak jalan umum.
“Baiknya perusahaan mulai menyiapkan konvayer agar tidak melintas di jalan milik publik,” tandasnya.
Seperti diketahui, jembatan penghubung Kota Palu-Donggala amblas pada Jumat sore. Kendaraan yang hendak melintas pun terpaksa mengantre panjang karena jembatan tidak bisa dilalui, hingga kemudian dibuat jalur alternatif lain. RED
