ReferensiA.id- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum HAM) Sulawesi Tengah, Budi Argap Situngkir minta dukungan Gunbernur Sulteng terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAN) di kabupaten/kota.
Kakanwil Kemenkum HAM Sulteng menyampaikan hal itu saat bersama jajarannya beraudiensi dengan Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Selasa 24 Januari 2023.
Pada pertemuan itu, ada beberapa hal didiskusikan dan menjadi harapan yang disampaikan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah.
Di antaranya soal capaian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) beberapa kabupaten pada tahun 2022 mengalami penurunan.
Oleh karena itu, lanjutnya perlu dorongan dari gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Adapun yang menjadi catatan penting dalam pelaporan RANHAM pada 2022 yakni masih terdapatnya pemikiran bahwa pelaksanaan RANHAM sepenuhnya tugas pemerintah pusat.
Pemikiran seperti itu menyebabkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Aksi HAM daerah sangat minim.
“Perlu dukungan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk memberikan penegasan melalui surat edaran agar bupati dan walikota se- Sulawesi Tengah lebih memperhatikan program Aksi Peduli RANHAM,” kata Budi Argap Situngkir seperti dikutip siaran pers.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menyampaikan akan memberikan imbauan kepada bupati dan walikota agar terus meningkatkan program aksi RANHAM.
Rusdy Mastura meminta Kanwil Kemenkumham Sulteng dan jajaran untuk terus meningkatkan koordinasi langsung secara teknis program program peduli Ranham agar penilaian Aksi Peduli RANHAM Sulawesi Tengah dapat lebih baik ke depan.
Gubernur juga menyampaikan agar semua perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah terus bersinergi untuk fokus membangun Sulawesi Tengah.
