Nurmansyah berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat memberikan respons yang cepat terhadap rekomendasi Pansus sehingga penyelesaian konflik dapat dilakukan secara komprehensif melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi teknis, dan pihak perusahaan.
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan hak-haknya terlindungi. Pada saat yang sama, kami juga berharap penyelesaian konflik ini dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegas Nurmansyah Bantilan.
Pansus DPRD Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan hingga tercapai penyelesaian konflik agraria yang adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
DPRD Sulawesi Tengah melalui Pansus berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi dalam penyelesaian konflik agraria, serta mendorong terciptanya solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ***
