ReferensiA.id – Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut korupsi SDA (sumber daya alam) dan lingkungan hidup, dapat menimbulkam dampak yang jauh lebih besar terhadap lingkungan dari nilai korupsi itu sendiri.
” Kerusakan alam ini anomali, negara berkewajiban untuk melindungi kelestarian dan alam. Satu sisi negara mempunyai kewajiban untuk upaya- upaya pembangunan dalam rangka tercapainya kemakmuran dan kemajuan,” demikian pemaparan materi korupsi dan hukum, yang disampaikan mantan penyidik KPK Novel Baswedan.
Pemaparan dampak korupsi SDA itu disampaikan pada pelatihan investigasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara hybrid, diikuti oleh 10 jurnalis Kota Palu dan 5 NGO, kerjasama antara AJI Palu, AJI Indonesia dan kemitraan.
Novel Baswedan mengatakan, ketika dua hal itu dilakukan bersamaan, maka di beberapa kementerian dan lembaga diatur sangat jelas pola-pola kewajiban untuk melakukan perlindungan, pengelolaan dan lainnya, sehingga dua hal tersebut berjalan bersamaan.
Ia menyebutkan, kerusakan hutan itu tidak hanya terjadi pada masalah tanah dan udaranya, tapi juga berhubungan dengan debit air sungai turun dan lainya. Kemudian berdampak bagi kepentingan masyarakat sekitar yang memanfaatkan dalam mencari penghidupan bagi masyarakat adat.
“Terkait kerusakan alam ini, kepentingan masyarakat sekitar, yang akan bisa mendapatkan manfaat dari alam sekitar hutan dan lingkungan, sungai, tentu akan sangat sulit dihitung berapa nilainya,” ujarnya.
Ia mengatakan bila dihitung, tentu sangat besar nilainya, belum lagi upaya untuk mengembalikan kerusakan yang terjadi, tentu butuh waktu sangat lama. Dan prosesnya butuh biaya sangat besar, dibanding nilai korupsinya.
“Nilai korupsi yang didapatkan pengusaha, tidak sebanding dari dampak yang terjadi atau upaya pemulihannya. Apalagi kalau dibanding dengan nilai yang diterima oleh aparat jauh lebih kecil lagi,” pungkasnya.
