ReferensiA.id- Belum semua warga disabilitas di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah miliki KTP elektronik. Mereka pun terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.
Sebab, salah satu syarat menjadi pemilih adalah tercatat sebagai warga negara Indonesia, dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang diterbitkan Dinas Dukcapil.
Masalah itu mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) persiapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 yang dilaksanakan KPU Sulawesi Tengah di salah satu hotel di Palu, Rabu 16 November 2022.
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, Alfian mengungkapkan, data terakhir yang diterimanya dari Dinas Sosial Donggala, terdapat 12 ribu lebih warga disabilitas.
Dari 12 ribu lebih tersebut, setelah dilakukan pencocokan sebanyak 700 di antaranya telah memiliki administrasi kependudukan yang valid.
“Jadi warga disabilitas Kabupaten Donggala 700 lebih yang sudah memiliki KTP. Sisanya masih banyak belum memiliki KTP,” kata Alfian menanggapi pernyataan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Tengah, Samsinar pada rakor tersebut.
Ada pula informasi bahwa banyak warga disabilitas tidak dimasukkan oleh keluarganya dalam kartu keluarga.
Oleh karena itu, KPU Donggala sudah menyampaikan kepada Dinas Kependukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar warga disabilitas yang sudah wajib KTP diberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik.
“Agar kami KPU bisa melindungi hak mereka pada pemilu 2024,” jelasnya.
Bukan hanya warga disabilitas, namun juga pelajar sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2024. Alfian menyebut masih banyak siswa SMK dan SMA yang belum memiliki KTP elektronik. “Datanya ada sama kami,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulteng Yusuf dan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulteng, Samsinar berharap penyelenggara Pemilu 2024 melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas.
