ReferensiA.id- PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) tidak kooperatif dan terkesan abai terhadap pemerintah. Begitu menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadis Nakertrans) Sulawesi Tengah (Sulteng) Arnold Firdaus Bandu.
Hal itu disampaikan Kadis Nakertrans Sulteng usai mengikuti rapat Pembahasan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan PT GNI di DPRD Sulteng.
“Salah satu faktor yang jadi kecelakaan kerja kemarin mungkin kurang kooperatif. Makanya kita minta kooperatif,” kata Arnold kepada wartawan, Senin 16 Januari 2023.
Bahkan pihak manajemen PT GNI terkesan abai terhadap pemerintah. Hal itu juga disampaikan oleh Arnold. Ia menyayangkan perusahaan industri nikel itu yang terkesan tertutup.
“Kami tidak bisa masuk, terlalu ketat. Kalau mereka kooperatif sebenarnya kita bisa bina (pekerja) sejak awal,” ujarnya.
Hanya sekadar meminta data ketenagakerjaan ke pihak manajemen PT GNI pun, Dinas Nakertrans bahkan kesulitan.
“Dari ratusan data yang kita minta memang baru lima yang mereka berikan. Itu pun baru tadi (hari ini) mereka berikan,” kesalnya
Bahkan data yang diberikan manajemen PT GNI pun awalnya sempat terkoreksi, karena ada perbedaan data. Menurutnya, hal itu juga disebabkan adanya pemisahan manajemen yang menangani pekerja lokal dengan pekerja asing.
“Memang beda manajemennya antara TKI dan TKA. TKA yang tanganj mereka adanya di Jakarta,” kata dia.
Setelah terjadinya insiden kerusuhan di kawasan smelter industri nikel PT GNI, Arnold pun berharap manajemen perusahaan kedepan lebih responsif.
“Jadi kerja sama dan respons yang cepat dari PT GNI itu yang kita harapkan. Semoga kedepan lebih koperatif dan responsif. Kita juga sudah sampaikan ke manajemen agar ke depan kooperatif,” tandasnya.
Seperti diketahui, kerusuhan diduga antara kelompok pekerja lokal dengan pekerja asing terjadi di kawasan PT GNI yang menyebabkan dua korban meninggal.