Dia meyakini, nasib ojol akan lebih sejahtera jika pemerintah daerah memberikan perhatian, termasuk menjamin ojol sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami ingin ada payung hukum, karena ada teman kami kecelakaan tapi pemerintah tidak memberikan perhatian, dan aplikator juga tidak memfasilitasi,” ungkap Vivi.
Selain itu, dia menantang Ahmad Ali agar ke depan pemerintah daerah bisa menghadirkan aplikasi khusus untuk jasa transportasi online. Karena menurutnya, saat ini kemitraan jasa transportasi online justru lebih banyak menguntungkan aplikator yang tidak berdampak untuk ekonomi daerah.
“Saya tantang bapak membuat aplikasi khusus Sulawesi Tengah, karena selama ini kami susah-susah cari makan cuma untuk kasih makan orang luar,” tegasnya.
Menjawab hal itu, Ahmad Ali memastikan pemerintah daerah bakal memfasilitasi kebutuhan ojol, termasuk menyediakan aplikasi jasa transportasi online yang dikelola oleh anak daerah.
“Soal aplikasi lokal, kegelisahan itu sama dengan kegelisahan saya. Kita memiliki banyak sekali anak-anak yang jago untuk membuat aplikasi, itu keharusan. Gubernur itu tugasnya selain menjalankan peraturan perundang-undangan juga membuat peraturan, Pergub. Ke depan saya pastikan Sulawesi Tengah punya aplikasi sendiri, sehingga kita tidak terjebak oleh orang dari luar,” katanya.
Dia juga memastikan ke depan seluruh pekerja informal, termasuk ojol, akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah.
“Kita mau ketika terjadi risiko kerja, keluarganya di rumah terlindungi kesejahteraannya,” jelas Ahmad Ali. ***
