Iklan HUT korpri

Sebut Kekerasan Seksual di Sulteng Terus Meningkat, Nasdem Perluas Layanan Pengaduan

Kekerasan Seksual di Sulteng
Sekretaris DPW Nasdem Sulteng Muslimun bersama Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPW Nasdem Sulteng Mutmainah Korona. / ReferensiA.id

ReferensiA.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem memperluas posko darurat kekerasan seksual di seluruh kabupaten/kota Sesulawesi Tengah. Peluncurannya dilakukan secara serentak di Kantor DPW Nasdem Sulawesi Tengah pada Selasa, 25 Januari 2022.

Menurut Wakil Ketua Perempuan dan Anak DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah Mutmainah Korona, angka kekerasan seksual setiap tahunnya terus meningkat.

“Dari catatan tahunan Komnas Perempuan, sejak tahun 2008 hingga tahun 2019 kenaikan angka kekerasan seksual naik 800 persen,” kata Mutmainah Korona kepada wartawan, usai peluncuran posko layanan kekerasan seksual di seluruh kabupaten dan kota Sesulawesi Tengah.

Baca Juga:  DATA: PAD Sulteng Terus Meningkat, IKF Sulteng Menuju Kemandirian

“Angkanya terus mengalami penambahan di tahun 2020 dan 2021, dan belum ada tanda-tanda menurun. Komnas Perempuan mengisyaratkan bahwa angka tersebut merupakan data statistika dari yang terlapor saja, sedangkan yang tidak terlapor di lapangan angkanya jauh lebih besar mirip seperti fenomena gunung es,” kata dia.

Angka kekerasan seksual di Sulteng pun terus meningkat. Menurutnya, berdasarkan data per 31 Oktober 2021, dari 377 kasus kekerasan perempuan dan anak, ada 150 kasus kekerasan seksual. Sebagian besar korbannya adalah perempuan berusia di atas 18 tahun.

Baca Juga:  Tema HUT ke-58 Provinsi Sulteng Terkait Kesiapan Menyongsong IKN Nusantara

Sementara kebijakan pemenuhan hak korban kekerasan seksual, khususnya perempuan usia dewasa, menurut politisi yang akrab disapa Neng itu, masih mengalami kekosongan hukum, sehingga kekerasan seksual terus meningkat dan keadilan tidak berpihak kepada korban.

“Karena itu, Partai NasDem menjadi salah satu garda terdepan untuk terus memastikan bagaimana RUU TPKS menjadi kebijakan priorotas nasional dan segera diundangkan,” sebut wanita berhijab itu.