Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen DPRD Sulteng untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik, khususnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah berbasis riset, data, dan kebutuhan masyarakat.
“Mari terus bergandengan tangan antara kampus, legislatif, eksekutif, dan masyarakat demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang adil, makmur, dan berdaulat secara hukum,” pungkasnya.
Sebagai bentuk nyata sinergi antara lembaga legislatif dan akademik, acara tersebut juga diwarnai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) antara DPRD Sulteng dan Fakultas Hukum Untad, sebagai langkah awal memperkuat kerja sama dalam bidang kajian hukum dan kebijakan publik. ***
