ReferensiA id- Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira mengungkapkan keprihatinannya terkait dengan pagu indikatif anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun anggaran 2026 yang dinilai masih jauh dari memadai. Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sekolah gratis yang juga berlaku bagi sekolah swasta akan meningkatkan beban biaya pada lembaga tersebut.
Kemendikdasmen mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp71,068 triliun, atau lebih 200 persen dari pagu indikatif awal sebesar Rp33,65 triliun.
Menurut Nilam yang politisi Partai Nasdem itu, usulan penambahan anggaran yang signifikan tersebut perlu ditinjau kembali dan diprioritaskan.
“Kita perlu mempertimbangkan urgensi dan keterkaitan dengan program bidang lain, serta menghindari program dan kegiatan yang redundan. Apalagi pendidikan ini terkait masa depan bangsa, maka kita semua harus hadir memberi dukungan, termasuk dalam penganggaran,” ungkap Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan agenda Pendalaman Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 Kemendikdasmen di Jakarta, Senin 7 Juli 2025.
Nilam juga menyoroti program wajib belajar 13 tahun yang menjadi prioritas pemerintah itu. “Program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun perlu didukung dengan anggaran yang memadai,” tandasnya.
Selain itu, Ketua DPRD Sulteng periode 2019 – 2024 juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program-program yang efektif dan efisien.
“Kita perlu memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru dan pengembangan kurikulum,” kata dia mengurai sejumlah alasan mengapa dukungan anggaran penting bagi Kemdikdasmen.
