Selain itu, juga untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang akan menjadi mitra pemerintah dalam rangka penanganan dan penurunan populasi PMKS.
Dia menambahkan, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang dalam implementasinya melibatkan multi stakeholder pelaku pembangunan, mengingat derajat kompleksitas permasalahannya yang tinggi.
“Hal tersebut selaras dengan misi ke 3 pemerintah Provinsi Sulawesi tengah yaitu ‘mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan’, dengan program prioritas bantuan tunai Rp1 juta bagi keluarga miskin dan tidak mampu di Sulawesi Tengah,” jelasnya.
“Saya mengapresiasi atas kontribusi Dinas Sosial dalam menerjemahkan dan mendukung keberhasilan capaian visi gerak cepat menuju Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju.”
Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
Dinas Sosial, katanya, merupakan salah satu perangkat daerah yang berkontribusi dan memberikan daya ungkit dalam penurunan angka kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting.
Standar pelayanan minimal bidang sosial merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi 5 jenis pelayanan bagi sasaran anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, gelandangan pengemis dan korban bencana.
