Pemprov DKI berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga, distribusi, serta ketahanan pangan perkotaan, di antaranya melalui program bantuan pangan untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan penguatan subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain sektor pangan, Dinas KPKP juga menjelaskan upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya.
Pemerintah daerah terus memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan di pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu, seperti perahu, mesin, alat tangkap, serta dukungan bengkel perbaikan alat nelayan.
Menanggapi hal itu, Sony Tandra menanyakan lebih lanjut mengenai teknologi budidaya ikan yang diterapkan di DKI Jakarta, apakah masih menggunakan metode tradisional atau sudah beralih ke sistem bioflok modern. Ia juga menyoroti penyediaan benih ikan bagi pembudidaya lokal.
Pihak Dinas KPKP menjelaskan bahwa saat ini DKI Jakarta telah memiliki unit pembenihan ikan sendiri, yang mendukung para pembudidaya baik secara tradisional maupun modern. Teknologi bioflok telah banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi di lahan terbatas.
Melalui kegiatan ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat menyerap pengalaman dan praktik terbaik (best practice) dari Dinas KPKP DKI Jakarta dalam mengelola sektor ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian, sehingga dapat diterapkan di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai potensi dan karakteristik daerah.
“Kami berharap hasil koordinasi ini bisa menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan nelayan serta petani di Sulawesi Tengah,” tutur Sony. ***
