Wakil Ketua DPRD Sulteng Ambo Dalle Tegaskan Pentingnya Produk Hukum Daerah Terhadap Dunia Usaha di Rakornas PHD 2025

dprd sulteng
Ambo Dalle (kiri) menghadiri Rakornas Produk Hukum Daerah di Kendari. / Ist

ReferensiA.id- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ambo Dalle bersama jajaran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) 2025, yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu 27 Agustus 2025.

Kegiatan berskala nasional ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan mengusung tema “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap.”

Sekitar 4.000 peserta dari seluruh Indonesia turut hadir, terdiri atas unsur DPRD provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah, akademisi, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan agar setiap peraturan daerah mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Rakornas ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM nasional yang menampilkan produk unggulan daerah sebagai wujud nyata sinergi antara regulasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara itu, Ambo Dalle menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Sulteng berkomitmen memperkuat kualitas produk hukum daerah agar mampu menjawab tantangan pembangunan dan mendukung peningkatan investasi di daerah.

“Forum ini penting sebagai wadah kolaborasi pusat dan daerah. Produk hukum daerah yang berkualitas akan mendorong pembangunan dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD Sulteng melalui Bapemperda akan terus berupaya menghadirkan regulasi yang adaptif, efektif, dan selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakornas PHD 2025 yang digelar selama tiga hari, 26–28 Agustus, membahas berbagai isu strategis, mulai dari sinkronisasi regulasi pusat-daerah, strategi penyusunan perda yang berkualitas, hingga promosi potensi ekonomi lokal.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News
Exit mobile version