“Titip ke ibu (Sakinah Aljufri), DPR RI bahwa tidak ada satu pun bahasa daerah di Sulteng yang statusnya baik-baik saja,” jelas dia.
“Kalau kita cinta Kaili, tidak cuma etniknya, tapi kita juga harus cinta pada bahasanya. Kalau bukan kita (yang melestarikan bahasa daerah) siapa lagi,” sebut Asrif.
Selain anak daerah yang tidak membiasakan diri bertutur dengan bahasa daerahnya, keberadaan kamus-kamus berbahasa daerah dan peraturan yang menjadi payung hukum pun belum ada, menjadi salah satu faktor semakin tersingkirnya bahasa daerah di Sulawesi Tengah.
“Kita ambil contoh di Morowali, masih menutup telinga tentang seluruh TKA wajib bisa berbahasa Indonesia. Bahkan ada yang katanya di sana buka prodi (program studi) bahasa Mandarin, padahal seharusnya yang dibuka prodi bahasa Indonesia untuk orang-orang Mandarin. Jangan dibalik, semoga itu tidak benar,” tegasnya.
Untuk melindungi keberadaan bahasa daerah di Sulawesi Tengah yang jumlahnya mencapai 34 bahasa, selain mendorong adanya aturan baik berupa Perda, Pergub dan Perbub, Balai Bahasa pun berupaya untuk menghadirkan lomba menulis menggunakan bahasa daerah di Sulteng.
Bahkan direncanakan akan ada pengembangan kamus bahasa Kulawi-Indonesia dan kamus Kaili Tara – Indonesia.
Pihak Balai Bahasa juga mendorong agar masyarakat dan seluruh pihak untuk mengajukan kosakata bahasa daerah Sulteng untuk masuk dalam Kamis Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bahasa serapan.
Bahkan saat ini tengah diupayakan kosakata bahasa Banggai dan bahasa Pamona untuk masuk dalam KBBI.
“Kalau ada masyakarat atau pemerintah yang meminta agar bahasa daerahnya ada kosakata yang bisa dimasukkan ke KBBI, sampaikan ke kami. Kami akan datang ke sana,” jelasnya.
“Bahasa Kaili saat ini masih kuat, ayo kita jaga. Jangan kita lupakan bahasa ibu,” ajaknya.
