“Kami sudah mengeluarkan sekitar 50 imbauan, baik tertulis maupun lisan, sebagai langkah pencegahan awal. Hal ini termasuk imbauan kepada pihak logistik pemilu agar lebih berhati-hati dalam proses pencetakan surat suara,” jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya juga menegaskan bahwa imbauan merupakan tahap awal dalam upaya pencegahan. Jika pelanggaran tetap terjadi dan saran perbaikan yang diberikan tidak ditindaklanjuti dalam waktu tiga hari, maka akan dianggap sebagai temuan.
“Kalau imbauan dan saran perbaikan tidak diikuti, itu akan menjadi temuan kami,” bebernya.
Ferdiansyah juga menjelaskan soal pemetaan kerawanan dan penanganan cepat di TPS. Sebagai bagian dari langkah pengawasan, dilakukan pemetaan kerawanan di berbagai wilayah. Tim pengawas juga membentuk tim pasukan cyber dan mengadakan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
“Kami membuat posko pengawalan untuk menindaklanjuti temuan dan laporan yang masuk. Pemetaan kerawanan ini penting untuk memonitor potensi pelanggaran,” katanya.
Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pihak pengawas juga mengimplementasikan mekanisme penyelesaian cepat. Jika ditemukan masalah, saran perbaikan akan langsung diberikan di lokasi.
“Kami berusaha menyelesaikan masalah di TPS dengan cepat, seperti kesalahan perhitungan suara atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Saran perbaikan akan langsung kami berikan di tempat untuk menghindari masalah berlanjut,” ujarnya.
Bawaslu menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan hingga masa pemilihan selesai.
“Kami ingin menjaga integritas proses pemilu melalui upaya pencegahan dan penindakan yang efektif. Harapan kami, dengan partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi antar-lembaga, pelanggaran pemilu bisa diminimalisir,” tuturnya.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu, sehingga proses demokrasi dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima semua pihak. BIM
