Atas ujaran Ketua DPD Demokrat itulah kemudian, menurut Abdurrahaman yang saat itu masih menjabat sebagai Plt Ketua DPC Demokrat Donggala, membuat semua ketua cabang Demokrat menyetujui usulan tersebut.
“Tapi setelah perjalanan, panitia, dibentuk steering committe (panitia pengarah), yang dalam anggaran dasar harus panitia pusat, DPD dan DPC membentuk steering committe, untuk membuat panitia menerima kandidat calon ketua.Tapi kenyataannya semua calon ketua itu diterima oleh sekretaris BPOKK DPD Sulteng, bukan cabang,” kata dia.
Menurut Abdurrahman, hal ini menyalahi aturan. Pendaftaran calon ketua yang seharusnya diterima oleh steering committe malah diterima oleh sekretaris BPOKK DPD Sulteng.
“Itu semualah yang dilanggar oleh Demokrat, sehingga pada saat Donggala kebetulan saya maju, tiba-tiba batas waktu pendaftaran habis masuk lagi (mendaftar) ibu Marlela malam-malam, kenyataan setelah saya cek panitia dan anak-anak di kantor tidak ada datang mendaftar,” ujarnya.
Abdurrahman pun beranggapan ada permainan dalam proses penunjukan ketua DPC Demokrat Donggala.
“Kebetulan saya putra Donggala, punya basis dan keluarga besar di Donggala, maka saya ingin membesarkan partai Demokrat itu di Donggala,” kata Abdurrahman yang juga Ketua Dewan Kehormatan DPD Demokrat Sulteng.
“Kalau memang ada yang mau maju, kenapa tidak datang ke saya, supaya saya tidak maju. Tapi saya sudah cukup korban biaya,” tandasnya.
Ia menyebut telah mengeluarkan cukup banyak biaya untuk Partai Demokrat di Donggala, lantaran partai tidak memili anggota dewan di DPRD Donggala. Sehingga seluruh biaya kepartaian harus dibebankan ke dirinya selama menjabat Plt DPC Demokrat Donggala.
“Jadi semua dana biaya pembinaan partai itu dana pribadi saya keluarkan, karena tidak ada dana dari partai, tidak ada dana dari fraksi tidak ada dana pembinaan. Di sinilah saya merasa dirugikan, kenapa orang lain yang tidak jelas asal usulnya, bukan putra asli Donggala (yang ditunjuk sebagai Ketua DPC Demokrat),” sindir Abdurrahman.
