ReferensiA.id- Anggota Komisi X DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Kepala BPS RI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.
Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Dalam forum tersebut, BPS RI memaparkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 serta berbagai program strategis yang mendukung penyediaan data statistik nasional sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Nilam Sari Lawira menilai BPS selama ini telah menunjukkan peran yang sangat penting dalam menghadirkan data yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi pengambilan kebijakan pemerintah.
“BPS merupakan salah satu institusi yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Data yang dihasilkan BPS menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan, pengukuran kemiskinan, pengendalian inflasi, pembangunan pendidikan, kesehatan, hingga perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, kami memberikan apresiasi atas kerja-kerja profesional yang terus dilakukan oleh BPS RI,” ujar Nilam.
Menurutnya, upaya BPS dalam meningkatkan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pelaksanaan berbagai survei strategis, serta transformasi digital statistik merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Sebagai wakil rakyat dari Sulawesi Tengah, Nilam juga menyampaikan sejumlah persoalan pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan data statistik yang semakin kuat dan akurat.
Ia menjelaskan, Sulawesi Tengah saat ini menghadapi tantangan berupa masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah, tingkat kemiskinan di beberapa daerah yang relatif tinggi, kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlunya pemetaan yang lebih detail terkait dampak pertumbuhan kawasan industri terhadap kondisi sosial masyarakat.
