Namun Kenyataannya, hingga saat ini baru terbangun 630 unit huntap tahap 1A dan membutuhkan waktu kurang lebih 14 bulan. Begitu pula dengan pembangunan 976 unit di tahap 1B, yang masih belum memiliki kejelasan dan kepastian.
“Kegagalan ini adalah kelalaian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Ia berharap permasalahan pembebasan tanah bisa segera selesai karena pada APBD Perubahan 2021 Provinsi Sulteng, telah disepakati memberikan bantuan hibah ke kabupaten/kota sebesar Rp55 miliar, dengann rincian Kota Palu Rp27 miliar untuk pembebasan lahan jembatan Palu IV dan Rp12 miliar untuk pembebasan lahan huntap Kota Palu.
Sementara untuk pembebasan lahan Kabupaten Sigi senilai Rp6 miliar, dan Kabupaten Donggala Rp10 miliar.
“Jika status lahan sudah clean & clear maka PUPR berjanji akan segera membangun huntap. Bapak Walikota pun sudah berjanji pada Wapres saat rakor tadi, bahwa permasalahan lahan di Tondo 2 akan diusahakan selesai pada akhir bulan Februari.”
“Semoga kedatangan Wapres efektif dan menjadi solusi untuk percepatan pembangunan huntap bagi warga terdampak bencana,” tandasnya. red
