ReferensiA.id- Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk memperketat pengawasan di sektor pajak dan retribusi, sekaligus memperkuat inovasi fiskal guna meningkatkan PAD.
Mutmainah Korona menilai masih terdapat potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kota.
“Masih ada potensi kebocoran PAD yang perlu ditangani serius. Pengawasan harus diperkuat dengan perangkat kerja yang memadai, fasilitas pendukung, hingga penegakan hukum yang tegas,” ujar Mutmainah, Senin 1 Oktober 2025.
Beberapa sektor yang dinilai rawan kebocoran, kata dia, antara lain pajak makanan dan minuman restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak reklame, serta retribusi parkir.
Mutmainah menekankan agar Pemkot Palu tegas terhadap pelaku usaha yang tidak patuh membayar kewajiban pajak maupun retribusi.
Ia juga mendorong penerapan sistem pembayaran digital dan pengawasan terpadu untuk memastikan setiap rupiah pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah.
Selain itu, Mutmainah menilai perlu adanya sistem parkir terintegrasi berbasis digital untuk meminimalisasi kebocoran dan meningkatkan efisiensi layanan publik.
“Digitalisasi parkir bisa meminimalisasi kebocoran sekaligus meningkatkan efisiensi layanan,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada pengawasan, ia juga mendorong Pemkot memperkuat sosialisasi dan inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
Lebih jauh, Mutmainah meminta Pemkot Palu mulai mencari sumber-sumber PAD baru, sesuai dengan amanat Perda Nomor 9 Tahun 2023. Salah satunya adalah percepatan implementasi Wisata Kebencanaan, dengan membangun peta jalan (road map) dan fasilitas pendukungnya.
“Potensi lain yang bisa digarap adalah wisata kuliner, event tahunan wisata religi seperti Haul Guru Tua dan Kaili Beach Festival (KBF), serta penguatan UMKM dengan menyiapkan ruang kreativitas bagi startup anak muda,” terangnya.
