“Tahun ini Rp373 triliun dan akan dinaikkan tahun depan Rp460 triliun,” ujar Airlangga Hartanto.
Sementara itu, mengenai program Inclusive Closed Loop yang diinisiasi Kadin Indonesia, Pemerintah akan menyiapkan payung hukumnya.
Payung hukum yang dimaksudkan dalam program CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan.
Dalam Revisi Peraturan Pemerintah, kata dia akan diatur agar CSR itu di alokasikan di sekitar dimana usaha itu berada. “Radius kami sedang hitung, minimal di kabupaten kota dimana usaha itu berada, atau diperluas lagi,” jelasnya.
Diketahui, Inclusive Closed Loop yang diinisiasi Kadin Indonesia adalah upaya mendorong berkembangnya UMKM Indonesia untuk naik kelas.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, melalui program ini pihaknya ingin mengajak semua stakeholders, khususnya perusahaan besar, pemerintah dan swasta bersama-sama dengan UMKM bergotong royong untuk menggerakkan kolaborasi, demi menguatkan pertumbuhaan tulang punggung ekonomi rakyat Indonesia yakni UMKM.
“UMKM mendominasi struktur usaha Indonesia lebih dari 99 persen dengan jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta,” jelasnya.
Melalui gerakan ini, perusahaan melakukan pendampingan melekat pada UMKM termasuk petani dan juga nelayan di seluruh Indonesia. “Perusahaan transfer pengetahuan teknologi, perluas akses pembiayaan, bantuan distribusi hasil pertanian dan buka akses pasar, domestik dan ekspor,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, dilakukan penandatangan MoU antara Kadin Indonesia dengan Menko Perekonomian tentang Kemitraan Multi Pihak Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrim.
MoU juga antara Kadin Indonesia dengan Menteri Hukum dan HAM tentang Kerja Sama Fasilitasi dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
