Saiful mengungkapkan bahwa berdasarkan data terakhir, jumlah tenaga honorer yang dinyatakan tidak lolos mencapai sekitar 270 hingga 370 orang.
Merespons aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Donggala, Muhammad Irvan yang menerima pengunjuk rasa menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan rekomendasi kepada eksekutif untuk segera mengambil langkah konkret.
“Yang perlu kita lakukan sebagai lembaga adalah menyampaikan kepada pihak eksekutif untuk segera menggelar rapat internal seluruh OPD guna memutuskan kebijakan terkait teman-teman honorer yang belum lolos tahap pertama ini. Pemerintah daerah harus bertindak cepat,” tegas Muhammad Irvan.
Saat ditanya soal kemungkinan keputusan yang merugikan tenaga honorer, Ketua Komisi I memastikan bahwa tidak ada yang akan dirugikan. Hal ini mengacu pada surat edaran Menteri PAN-RB yang memberikan jaminan bagi honorer yang belum lolos untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
“Tidak ada yang dirugikan karena aturan jelas. Mereka yang belum lolos hari ini tetap akan diangkat sebagai tenaga P3K dengan NIP, meskipun statusnya paruh waktu. Setelah ini, tidak ada lagi penerimaan honorer non-ASN. Semuanya akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak,” jelasnya.
Ketua Komisi I DPRD Donggala itu memastikan, akan ada pertemuan khusus antara pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membahas persoalan ini.
“Pemda harus melakukan rapat internal, kemudian berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil sejalan dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan ketua Komisi I itu Saiful menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menghormati hukum yang berlaku.
“Kami tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan. Kami percaya pemerintah daerah bijak dalam mengambil keputusan dan Perkembangan lebih lanjut mengenai tuntutan ini akan terus dipantau,” tuturnya. BIM
