Posko Darurat Kekerasan Seksual yang dibentuk oleh Partai Nasdem bekerja sama dengan badan dan sayap partai, seperti Badan Hukum, Garda Wanita Malahayati DPD Kab/Kota, Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), dan Garda Pemuda NasDem dalam bentuk Kelompok Kerja (PokJa).
Pokja itu bertugas melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual sebagai bentuk komitmen moral dan mengambil peran dalam tugas, mulai dari perlindungan dan pemenuhan hak korban dan penyintas.
“Dalam proses pendampingan bagi korban kekerasan seksual, Posko Darurat Kekerasan Seksual di DPW maupun DPD Kabupaten/kota akan berkoordinasi dengan UPTD PPA/P2TP2A, Forum Pengada Layanan dan PPA Polda/Polres dalam menguatkan sistem kerja bersama melalui rujukan korban termasuk rumah aman,” jelasnya.
“Partai Nasdem berharap, Posko Darurat Pengaduan Kekerasan Seksual dapat bermanfaat bagi masyarakat dan semoga dapat menjadi jawaban dari berbagai macam problem atas dampak dari masifnya kekekerasan seksual,” ungkap Sekretaris DPW Nasdem Muslimun menambahkan.
Selain itu, katanya melalui posko ini, Partai Nasdem ingin mendorong gerakan nasional anti kekerasan seksual di seluruh Indonesia.
“Dengan begitu, dorongan untuk segera mensahkan RUU TPKS semakin masif dilakukan,” tegas Mutmainah.
Selain di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah, Nasdem secara nasional juga telah membuka posko layanan kekerasan seksual di 34 provinsi Seindonesia. RED
