Anwar menekankan pentingnya sinergi antara TPID provinsi dan kabupaten/kota agar langkah yang ditempuh berdampak langsung.
Ia berharap rakor menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa segera dijalankan. “Kita tidak bisa hanya bicara konsep. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata agar harga tetap terkendali,” tegasnya.
Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, mengungkapkan distribusi beras dari daerah produsen seperti Banggai dan Morowali justru lebih banyak terserap ke luar provinsi, termasuk Gorontalo dan Maluku Utara. Akibatnya, harga beras di Sulteng justru lebih tinggi dibandingkan daerah tujuan distribusi.
Ia menjelaskan, berdasarkan data BPS, hingga Agustus 2025 Sulteng masih mencatat surplus beras lebih dari 58 ribu ton.
Dengan surplus itu, kebutuhan provinsi seharusnya tercukupi. Namun alokasi distribusi yang tidak seimbang membuat stabilisasi harga terganggu.
Karena itu, ia menekankan perlunya pengelolaan ulang alokasi beras agar pasokan untuk Sulteng diprioritaskan sebelum dijual ke provinsi lain.
Irfan juga mengingatkan faktor musim hujan di bulan Oktober yang dapat mengganggu proses pengeringan hasil panen.
Menurutnya, upaya menjaga kualitas beras dan memperkuat rantai distribusi harus segera dilakukan, termasuk peningkatan kapasitas penggilingan padi (rice milling unit) di daerah seperti Parigi Moutong. “Kalau produksi bisa diolah maksimal di daerah sendiri, kualitas beras lebih terjaga dan distribusinya lebih lancar,” jelasnya.
Rakor ini menegaskan empat fokus utama TPID, yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Baik Gubernur maupun Kepala BI sepakat, pengendalian ekspektasi masyarakat sama pentingnya dengan menjaga stok beras.
“Otoritas harus hadir di pasar. Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah menjaga harga tetap stabil. Ekspektasi positif ini akan membantu menahan laju inflasi,” pungkas Anwar Hafid. ***
