Mitigasi dan penanganan bencana di kabupaten menurut dia masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BNPB. Hal ini karena adanya keterbatasan anggaran.
“Harapannya kita di BPBD Provinsi ini sebenarnya kita hanya mem-backup, tapi kenyataannya kita harus tangani langsung. Karena BPBD di daerah (kabupaten) belum memenuhi standar yang sesuai diharapkan BPBD Pusat (BNPB),” jelasnya dia.
Selain anggaran yang terbatas, BPBD di daerah saat ini dianggap masih berfokus kepada penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial.
Padahal, BPBD di daerah harusnya menggunakan anggaran lebih fokus kepada penangangan kebencanaan secara operasional, seperti yang tengah dilakukan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah saat ini.
“Kami sudah alihkan konsep mitigasi bukan hanya setelah bencana, tapi bagaimana supaya bencana tidak berulang,” jelasnya.
“Contoh Torue, bagaimana dalam waktu dekat empat kali banjir berulang,” kata Andi Sembiring.
Berulang kali diakuinya, kendala dalam penanganan kebencanaan selama ini adalah anggaran. “Apalagi di kabupaten, anggaran mereka sangat minim.”
“Kami ingatkan teman-teman di kabupaten bahwa penanganan bencana ini sebenarnya sangat sederhana, tapi menjadi sulit ketika kita tidak serius,”
“Kebencanaan ini harus jadi prioritas. Percuma kita bicara ekonomi kerakyatan kalau kebencanaan ini tidak tertangani dengan baik,” katanya.
Menurutnya, sejauh ini hampir semua BPBD di tingkat kabupaten mengeluhkan soal anggaran. Sehingga ia berharap pemerintah di daerah masing-masing harus memprioritaskan anggaran soal kebencanaan.
“Gubernur minta penanganan tepat, cepat dan efektif. Di daerah juga harus memprioritaskan itu,” jelasnya. RED
