Namun, Musliman menekankan bahwa pengawasan DPRD hanya mencakup aktivitas tambang yang legal sesuai produk hukum pemerintah.
“Tambang ilegal berada di luar kewenangan kami dan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum,” tambahnya.
Diskusi ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memastikan sektor tambang memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. BIM
