Sejak gubernur dilantik oleh Presiden di Istana Negara pada 16 Juni 2021 dan setelah tiba di Palu dan menjalankan tugas, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura langsung menyampaikan, “pembangunan dampak bencana harus prioritas, lebih baik kita tunda pembangunan lainnya”.
Saat itu, Ketua Satgas Rehab dan Rekon Bidang Infrastruktur dari PUPR Arie Sutiadi melaporkan kepada Gubernur bahwa anggaran pembangunan huntap tersedia tetapi lokasi pembangunannya bermasalah dan belum tersedia.
Maka, Gubernur mengundang Bupati Donggala, Bupati Sigi dan Walikota Palu membahas percepatan pembangunan rehabilitasi dan rekontruksi dampak bencana. Saat itu, bupati dan walikota menyatakan perlunya bantuan gubernur untuk pembebasan lahan huntap, relokasi dan huntap satelit. Maka, muncul 7 usulan.
Tujuh usulan itu yakni, pembebasan lahan pembangunan Huntap Petobo Rp10 miliar; pembebasan lahan Jembatan IV Palu sebesar Rp 27 miliar; pembangunan SPAM Air Bersih Rp2,6 miliar; penataan lokasi pembangunan Huntap Talise Rp3 ,5 miliar. Berikutnya, pembebasan tanah pembangunan Huntap di Kabupaten Donggala sebesar Rp12,150 miliar dan pembebasan lokasi Huntap di Kabupaten Sigi sebesar Rp6 miliar.
Selanjutnya, pada 2021, Pemprov Sulteng telah mengalokasikan bantuan keuangan ke tiga daerah terdampak langsung bencana 28 September 2018 yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala serta Kabupaten Sigi.
Beberapa usulan telah direalisasikan sesuai kebutuhan dan kesanggupan untuk menyiapkan administrasi sesuai ketentuan.
Dari 7 usulan tersebut, Kota Palu diberikan kurang lebih Rp25 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan kembali Jembatan Palu IV telah direalisasikan. Sedangkan anggaran pembebasan lokasi Huntap Petobo sebesar Rp10 miliar tidak terealisasi.
“Hal ini terjadi karena ada permintaan dari Aliansi Masyarakat Petobo untuk lokasi Huntap Petobo dilakukan dengan skema LC melalui BPN Kota Palu,” jelasnya.
