Saat ini masih terdapat ratusan korban menempati hunian sementara (huntara), beberapa di antaranya memilih tinggal di kontrakan, atau membangun rumah apa adanya karena kondisi huntara yang sudah tidak layak.
Sementara kepastian untuk para penyinyas sampai saat ini tidak jelas, hingga kapan menunggu dibangunkan huntap.
“Kami penyintas sampai saat ini masih terlunta-lunta di huntara. Saya pikir ketua DPRD perempuan, seharusnya perempuan punya hati yang biasanya digunakan,” ujar Sritini Haris, penyintas yang sampai saat ini masih menetap di huntara Hutan Kota. Korban tsunami Jalan Komodo, Pantai Talise Palu itu tampak menahan amarah, matanya memerah.
Aksi itu juga dibarengi aksi teatrikal yang menggambarkan kesulitan masyarakat korban bencana, lantaran belum mendapatkan kepastian huntap.
Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan “APBD-P 2022 Provinsi Sulteng Anti Rakyat- Selamatkan APBD-P 2022 dari Mafia Anggaran.”
Sementara itu, massa aksi yang mendatangi Gedung DPRD Sulteng hanya ditemui oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Siti Rachmi Amir Singgi. Tidak ada satu pun Anggota DPRD yang berada di gedung perwakilan rakyat itu.
“Aspirasi yang bapak ibu sampaikan akan kami teruskan ke anggota dewan,” ungkap Sekwan.
Menurutnya, saat ini semua Anggota DPRD Sulteng tidak berada di tempat, lantaran sedang melakukan perjalanan dinas.
Karena tidak ditemui oleh satupun Anggota DPRD, Front Rakyat Pasigala akan kembali melakukan aksinya pada Senin, 19 September 2022 pekan depan.
Rencananya, aksi itu akan menyertakan para penyintas dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka juga berharap dalam aksi pekan depan dapat menemui langsung Anggota DPRD.
“Kami tidak akan berhenti sebelum anggaran itu dibatalkan, karena itu uang rakyat. Tidak rasional uang Rp14 miliar dihabiskan 3-4 hari,” ungkap salah seorang orator.
