Terkait kebijakan Kampus Berdampak, Nilam Sari Lawira mendorong agar pemerintah tidak berhenti pada tataran narasi dan program, tetapi memastikan adanya indikator dampak sosial dan ekonomi yang terukur.
“Mahasiswa dan dosen di daerah harus benar-benar merasakan bahwa keterlibatan mereka dalam program nasional membawa perubahan nyata bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif,” tegasnya.
Dalam hal kesejahteraan dosen, Nilam menyoroti masih adanya kesenjangan signifikan antara dosen PTN dan PTS, khususnya di wilayah luar Jawa.
Ia menekankan, peningkatan mutu pendidikan tinggi tidak akan tercapai tanpa keberpihakan nyata negara terhadap kesejahteraan dan kepastian karier dosen sebagai pilar utama pendidikan tinggi.
Ia juga mendorong agar kebijakan kemahasiswaan dan pengembangan talenta dirancang lebih inklusif, sehingga mahasiswa dari perguruan tinggi kecil dan daerah, termasuk Sulawesi Tengah, memiliki akses yang setara terhadap program nasional, beasiswa, dan pengembangan kepemimpinan.
Dalam konteks riset dan inovasi, Nilam Sari Lawira menilai alokasi anggaran riset masih belum mencerminkan prioritas nasional terhadap kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketua DPRD Sulawesi Tengah periode 2019 – 2024 itu meminta pemerintah memastikan distribusi pendanaan riset yang lebih adil, agar perguruan tinggi di daerah dapat berperan aktif dalam riset terapan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan nasional.
“Sulawesi Tengah membutuhkan riset yang menjawab persoalan riil daerah, mulai dari ketahanan pangan, mitigasi bencana, hingga pengembangan ekonomi lokal. Tanpa afirmasi anggaran dan ekosistem kolaboratif, riset di daerah akan terus tertinggal,” ujarnya.
Menutup pandangannya, Nilam Sari Lawira menegaskan komitmen Fraksi Partai NasDem untuk terus mengawal kebijakan pendidikan tinggi agar benar-benar berpihak pada keadilan mutu, penyetaraan perlakuan PTN dan PTS, serta penguatan riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi pembangunan nasional dan daerah.
