ReferensiA.id- Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira, menekankan agar Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mengedepankan program prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran, demi pembangunan sektor budaya yang lebih efektif.
“Kita tidak bisa membiarkan kebudayaan Indonesia terlibas oleh kurangnya anggaran. Tapi kita juga harus punya skala prioritas, misalnya pada kebudayaan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan ekonomi daerah dan pembangunan karakter,” katanya.
Hal itu diutarakan Nilam Sari usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan agenda pendalaman pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2026 Kementerian Kebudayaan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada Senin, 7 Juli 2025.
Kemenbud mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp4,96 triliun, atau hampir 700 persen dari pagu indikatif awal sebesar Rp827,4 miliar.
Menurut Anggota Fraksi Partai Nasdem itu, usulan penambahan anggaran yang signifikan tersebut perlu ditinjau kembali.
“Semua harus diselaraskan, antara anggaran dengan dampak dari program. Jangan sampai anggaran yang digelontorkan besar, tapi malah jadi pemborosan karena tidak efektif,” kata politis asal Sulawesi Tengah itu.
Menurut dia, salah satu program yang dapat diberi perhatian adalah pengembangan kurikulum pendidikan kebudayaan.
Selain itu, Nilam Sari Lawira juga menyinggung soal rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang digagas oleh Kemenbud.
“Penulisan ulang sejarah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berbasis pada penelitian yang akurat, serta tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mempromosikan ideologi tertentu,” tegasnya.
Dia pun berharap pemerintah memprioritaskan anggaran kebudayaan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas kebudayaan Indonesia, termasuk penulisan ulang sejarah. ***
