ReferensiA.id- Keberadaan Bus Trans Palu kembali disoal. Menyerap anggaran daerah hingga Rp21 miliar, namun kebermanfaatannya dinilai tak optimal. Puluhan Bus Trans Palu yang beroperasional melayani sejumlah rute di Kota Palu, dianggap sepi penumpang namun membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dalam Rapat Panitia Khusus DPRD Kota Palu yang membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, disebutkan realisasi anggaran Kota Palu pendapatannya mencapai Rp1,751 triliun.
Kemudian belanja daerah mencapai Rp1,709 triliun. Terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp54,435 miliar. Sehinga terdapat surplus APBD Kota Palu sebesar Rp42,761 miliar.
“Kami dari Pansus APBD 2025, yang pertama melihat pencapaian Kota Palu, kami mengucapkan selamat atas pencapaian (opini) WTP 12 kali berturut-turut. Berarti bahwa memang pencapaiannya cukup bagus ya. Yang kedua terkait pendapatan, pendapatan secara totally itu mencapai 95 persen. Artinya dibanding tahun lalu, pencapaiannya juga cukup bagus,” ungkap Ketua Pansus, Ratna Mayasari Agan usai rapat, Selasa 7 Juli 2026.
Dia merinci, perolehan pajak daerah yang mencapai 83 persen dari target perlu didorong lagi untuk peningkatan pendapatan daerah. Menurut politisi perempuan yang akrab disapa Neni itu, ada beberapa sumber pajak yang perlu dioptimalkan, angtara lain sumber pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak reklame dan sarang burung walet.
Begitu pula sumber pendapatan dari retribusi yang capaian targetnya 83 persen. Menurut dia masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil retribusi yang realisasinya di bawah target.
“Contohnya pertanian, hanya 13 persen dari target. Begitu juga dengan UMKM, hanya mencapai 13 persen juga,” ujarnya.
