Selain itu, Ia menilai Jawa Timur dan Sulawesi Tengah memiliki karakteristik pemerintahan yang relatif serupa karena sama-sama tidak berstatus sebagai daerah istimewa. Kedua provinsi juga telah lama menjalin kerja sama melalui program Misi Dagang yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Timur, Hartanto Setiabowo menyambut baik kunjungan DPRD Sulawesi Tengah. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan.
Ia menjelaskan secara umum karakteristik pengelolaan pendapatan daerah di Jawa Timur dan Sulawesi Tengah tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, Jawa Timur memberikan perhatian khusus pada optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
Selain mengelola penerimaan dari PKB dan BBNKB, Bapenda Provinsi Jawa Timur juga menangani pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), pajak alat berat (PAB), pajak rokok, serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Tahun ini, Bapenda Jawa Timur menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 4,7 triliun.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis mengenai kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan daerah yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sesi diskusi dimanfaatkan kedua belah pihak untuk bertukar pengalaman dan memperdalam pemahaman mengenai berbagai kebijakan yang dinilai efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Kunjungan kerja ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan sinergi dan komitmen DPRD Sulawesi Tengah serta Bapenda Jawa Timur dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. ***
