Menurut aliansi, di beberapa wilayah pedesaan bahkan mulai terlihat meningkatnya migrasi perempuan menjadi buruh migran sebagai strategi bertahan hidup akibat semakin terbatasnya sumber penghidupan di desa.
Paradoks tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menghadirkan keadilan sosial maupun kesejahteraan bagi masyarakat.
Sebaliknya, pembangunan yang berorientasi pada investasi justru memperlihatkan semakin lebarnya kesenjangan antara keberhasilan ekonomi makro dengan realitas kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Salah satu situasi yang menjadi perhatian bersama adalah meningkatnya kekerasan berbasis gender, termasuk pembunuhan terhadap perempuan yang diduga dilatarbelakangi relasi kuasa berbasis gender atau femisida,” begitu pernyataannya.
Menukil paparan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Gerakan Perempuan Bersatu menyebut sepanjang 2025 terjadi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan mencapai 376.529 kasus, meningkat sekitar 14,7% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal atau domestik menempati posisi tertinggi dengan 337.961 kasus. Kekerasan di ranah publik tercatat 17.252 kasus, dan kekerasan di ranah negara 2.707 kasus.
Sedangkan rentang usia yang paling banyak muncul dalam kasus kekerasan berbasis gender adalah 18-24 tahun, kemudian diikuti kelompok usia 25-40 tahun.
Sementara di Sulawesi Tengah, terdapat 284 kasus kekerasan pada2024, kemudian 382 kasus pada 2025 dan telah terdapat 100 kasus sepanjang 2026 ini.
“Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari melemahnya perlindungan negara terhadap perempuan, baik melalui sistem pencegahan, layanan pemulihan, maupun penegakan hukum yang berpihak kepada korban,” tegas pernyataan yang disuarakan pada aksi itu.
