ReferensiA.id- Komisi X DPR RI mendorong agar Badan Pusat Statistik (BPS) melalukan peningkatan kapasitas petugas survei, mengoptimalkan anggaran serta menyajikan data tepat waktu.
BPS diharap tetap bekerja optimal di tengah efisiensi anggaran, agar survei seperti Sensus Ekonomi, Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tetap berjalan tepat waktu. Sebab, data dari hasil survei BPS sangat penting untuk menentukan berbagai kebijakan.
“Kami ingin memastikan pemanfaatan anggaran yang optimal, transparan dan cukup untuk memastikan keberlanjutan survei penting tersebut,” ujar Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira usai rapat dengar pendapat dengan Badan Pusat Statistik, Kamis 17 Juli 2025.
Dia pun menyoroti adanya penundaan rilis data Profil Kemiskinan di Indonesia Semester I 2025 dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Semester I 2025 oleh BPS.
“Mestinya jangan sampai rilis data penting seperti ini terlambat. Karena data dan angka dari hasil survei BPS ini akan dijadikan rujukan menentukan berbagai kebijakan oleh pemerintah, termasuk untuk menentukan penganggaran di DPR,” kata politisi Partai Nasdem itu.
Sebelumnya BPS berencana merilis data kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran tersebut pada Selasa, 15 Juli 2025. Namun kemudian melalui situs resminya BPS mengumumkan adanya penundaan rilis itu.
“Ke depan, tidak boleh lagi hal seperti ini terjadi. Kita harap BPS juga bisa mengoptimalkan anggaran yang ada,” katanya.
Pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, anggaran BPS dipangkas hingga Rp1,59 triliun (sekitar 27,9% dari anggaran awal Rp5,70 triliun). Akibatnya, sejumlah survei penting-termasuk Sensus Ekonomi 2026, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Susenas September 2025 terancam tidak terlaksana.
