ReferensiA.id- Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menyebut dibutuhkan kolaborasi semua stakeholder, termasuk pemerintah kabupaten, agar angka kemiskinan di wilayah ini bisa ditekan/dikurangi.
Hal itu ditekankan Gubernur Sulteng saat membuka secara resmi rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Aula Kantor Bupati Morowali Utara, Rabu 20 Agustus 2025 kemarin.
Rapat kerja di Kabupaten Morowali Utara ini menjadi rangkaian ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Buol dan Morowali.
Menurut Gubernur Anwar Hafid, forum tersebut bertujuan menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, dan mengakselerasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Persentase angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih 11 persen pada 2024. Olehnya, dibutuhkan kolaborasi semua stakeholder, termasuk pemerintah kabupaten untuk menurunkan angka kemiskinan.
Ia pun menekankan pentingnya validasi data kemiskinan di Morowali Utara agar program penanganan tepat sasaran. Data tunggal yang valid dan menjadi dasar dalam merancang program bersama dengan Pemprov Sulteng melalui Program 9 BERANI.
Kesembilan program itu mencakup Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni dan Berani Berintegritas.
Ia mencontohkan, Berani Cerdas memberikan bantuan pendidikan bagi siswa SMA/SMK/SLB, termasuk biaya praktik kerja industri hingga uji kompetensi. Program ini juga telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 7.153 mahasiswa yang lolos verifikasi.
Beliau juga mendorong Pemkab Morowali Utara untuk mendeklarasikan wajib belajar 13 tahun sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Berani Sehat memberikan jaminan kesehatan berbasis KTP Sulteng. Sejak April hingga Agustus 2025, Pemprov Sulteng telah mengalokasikan Rp33 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan masyarakat. Program ini juga mencakup layanan bagi masyarakat yang tidak ditanggung BPJS, termasuk korban tindak kekerasan.
