Harga Beras Naik di Parigi Moutong, Gubernur Sulteng Perintahkan TPID Ambil Langkah Strategis

Harga beras
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulteng, Rudi Dewanto pimpin pengecekan ketersediaan beras. / Ist

ReferensiA.id- Kenaikan harga beras di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memantik respons cepat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dikenal sebagai salah satu lumbung beras terbesar di wilayah Sulawesi Tengah, Parigi Moutong justru mengalami lonjakan harga yang signifikan.

Harga beras dilaporkan sempat menembus angka Rp18.000 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional sebesar Rp12.500 per kilogram untuk beras medium.

Menyikapi situasi ini, Gubernur Sulawesi Tengah DAnwar Hafid langsung menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengambil langkah strategis guna menstabilkan harga dan menjamin pasokan beras di pasaran.

Baca Juga:  Gubernur Sulteng Mengaku Pemprov Tak Bisa Sendiri Atasi Kemiskinan, Begini Strateginya

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulteng, Rudi Dewanto, memimpin pengecekan lapangan bersama instansi terkait di dua pasar tradisional utama, yakni Pasar Sentral Tagonu Parigi dan Pasar Tolai.

Dalam rapat persiapan pengecekan, Rudi Dewanto mengungkapkan, lonjakan harga beras dipicu oleh tingginya arus keluar beras dari Parigi Moutong ke daerah lain seperti Gorontalo dan Manado.

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca Sulawesi Tengah Minggu 8 Januari 2023, Waspada Hujan dan Angin Kencang 8 Wilayah Ini

Faktor letak geografis yang strategis serta kerja sama dagang antarpelaku usaha menyebabkan petani lebih memilih menjual beras ke luar provinsi karena tawaran harga yang lebih tinggi.

“Harga di luar provinsi lebih menggiurkan. Banyak petani menjual ke sana. Ini harus disikapi agar pasokan untuk kebutuhan dalam daerah tetap terjaga,” kata Asisten Rudi Dewanto di ruang rapat Wakil Bupati Parigi Moutong, Jum’at 18 Juli 2025.

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca Sulawesi Tengah 21 Februari 2023, Masih Berpotensi Hujan dan Angin Kencang

Sebagai solusi, Ia menegaskan pentingnya intervensi pemerintah daerah dan Perum Bulog, termasuk usulan agar petani menyisihkan minimal 20 persen hasil panennya untuk dikelola Bulog Sulawesi Tengah.

Langkah ini sejalan dengan kesepakatan bersama yang telah dibentuk awal tahun 2025 antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perum Bulog, pelaku usaha penggilingan padi, dan Kodam XIII/Merdeka.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *