ReferensiA.id- Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Evenri Sihombing menyebutkan progres pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah masih tergolong lambat. Dibutuhkan program kegiatan yang direncanakan lebih tajam dan menyasar langsung kepada masyarakat miskin.
Hal itu dikemukakan Evenri saat menghadiri rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Seprovinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 di ruang rapat Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis 23 Februari 2023. Evenri didampingi Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Iwan Ari Sulistiyono.
Dikutip laman resmi BPKP Sulteng, dalam rapat itu Evenri mengajak kepada seluruh kepala daerah dan kepala Bappeda Seprovinsi Sulawesi Tengah agar program kegiatan yang direncanakan lebih tajam dan menyasar langsung kepada masyarakat miskin sesuai dengan data by name by address.
Evenri mencontohkan Pemerintah Kota Palu mengundang seluruh pimpinan perusahaan dan meminta CSR tidak hanya berupa bantuan uang atau barang, tetapi bantuan rekrutmen tenaga kerja dari masyarakat miskin.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan perlu diselesaikan dari hulu ke hilir. Maka dari itu, sesuai dengan amanat Presiden, saat ini BPKP tengah melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo, dalam sambutan sekaligus membuka rapat ini memaparkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat juga pemerintah daerah.
Program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan sistematis, terencana dan bersinergi untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara.
