Terkait perizinan, PT Vale menegaskan seluruh aktivitas di kawasan hutan telah dilaksanakan sesuai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan tidak ada kegiatan di luar izin yang sah. Penyesuaian selama proses RKAB disebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewenangan pemerintah dalam pengaturan produksi nasional.
Komitmen keberlanjutan PT Vale juga tercermin di lapangan. Pada Rabu 14 Januari 2026 lalu, PT Vale menerima kunjungan Dankodaeral VI Makassar, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, beserta jajaran di lokasi IGP Morowali.
Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara sektor industri dan pertahanan laut demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Rombongan meninjau langsung ruang kontrol operasional, jetty Febriany sebagai infrastruktur vital distribusi material, hingga area nursery melalui kegiatan penanaman pohon. Jetty tersebut dinilai memiliki peran krusial dalam rantai pasok dan stabilitas wilayah perairan.
“Kami melihat sangat luar biasa, dari jetty hingga seluruh fasilitas yang ada. Kolaborasi dan sinergi ini adalah kunci untuk memajukan negara kita. Semua harus saling mendukung. Tanpa militer yang kuat, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan optimal. Keduanya harus beriringan. Terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan,” ujar Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz.
Ia juga menilai infrastruktur PT Vale berpotensi mendukung kepentingan strategis nasional di masa mendatang, termasuk dalam kondisi tertentu untuk kehadiran unsur KRI di wilayah Morowali.
Sementara itu, Head of Bahodopi Project PT Vale, Wafir, menegaskan proyek IGP Morowali tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.
“Namun kami menyadari, keberhasilan proyek strategis seperti ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan modal, melainkan juga oleh keamanan, keselamatan, dan stabilitas wilayah operasional, termasuk jalur logistik dan perairan,” jelas Wafir.
