Akhir Oktober, Realisasi Belanja Kabupaten Kota di Sulteng Rerata 58,36 Persen

Sulteng
Wakil Gubernur Reny A Lamadjido (tengah) memimpin rapat koordinasi pelaporan dan evaluasi realisasi APBD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. / Ist

ReferensiA.id- Rata-rata realisasi pendapatan daerah semua kabupaten kota di Sulawesi Tengah (Sulteng) sampai dengan akhir Oktober 2025 mencapai 73,07%. Sedangkan pada belanja daerah, rata-rata realisasinya mencapai 58,36%.

Data itu terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) Pelaporan dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Sulteng di Ruang Polibu, Kamis 20 November 2025.
Wakil Gubernur Reny A Lamadjido yang memimpin rakor mengatakan, Pemprov Sulteng terus memantau perkembangan pelaksanaan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2025.

Menurutnya, dari paparan yang disampaikan, kinerja pendapatan dan belanja daerah menunjukkan tren positif hingga akhir Oktober 2025.

“Saya optimis di akhir tahun kita bisa selesaikan dengan serapan belanja dan pendapatan sesuai harapan kita,” ujar wagub dalam arahannya.

Sementara itu, belanja modal di beberapa daerah yang tergolong rendah mendapat perhatian khusus dari Wagub Reny.

Kondisi ini disebabkan beberapa kontraktor yang bermodal besar menolak menerima uang muka. Mereka lebih memilih pembayaran penuh setelah proyek fisik selesai dikerjakan.

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca Sulawesi Tengah Minggu 8 Januari 2023, Waspada Hujan dan Angin Kencang 8 Wilayah Ini

Walau tidak melanggar aturan, tapi hal ini berdampak langsung pada lambatnya realisasi belanja modal kabupaten kota.

“Tolong sampaikan uang muka itu harus diterima karena terkait serapan (belanja) jadi harus dicairkan,” imbuh Wagub supaya hal ini diedukasikan kepada kontraktor.

Wagub Reny menginstruksikan agar hasil rakor segera dirapatkan kembali di masing-masing kabupaten kota.

Baca Juga:  Proyek Pascabencana di Sulawesi Tengah Belum Selesai, Berikut Proyek yang Akan Dikerjakan PUPR di 2023

“Tolong asisten perekonomian, kepala BPKAD dan sekda (kabupaten/kota) berkoordinasi, undang perangkat daerah terkait untuk rapat terkait serapan APBD,” tuturnya guna memastikan tiap rupiah anggaran terealisasi dengan optimal.

Rakor diikuti jajaran biro administrasi pembangunan provinsi beserta perangkat kabupaten kota dalam hal ini para asisten perekonomian dan pembangunan, bagian administrasi pembangunan, BPKAD dan badan pendapatan. ***

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *