“Untuk memastikan proses evaluasinya berbasis kinerja, akuntabel dan transparan, kami meminta Pemkot menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu konsultan manajemen pengawas yang akan melakukan pengecekan, mentracking dan mengawasi operasional BRT Bus Trans Palu,” jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palu ini yakin kehadiran jasa konsultan manajemen P
Pengawas akan memberi rekomendasi secara independen terhadap berbagai temuan lapangan, termasuk memberikan alternatif solusi perbaikan pengelolaan yang mesti dilakukan Pemkot, terutama terkait kelayakan jumlah bus yang rasional dibutuhkan sesuai kondisi daerah.
Hal ini, kata dia, sangat penting karena beban APBD Kota Palu terhadap BRT begitu besar, di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Padahal masih banyaknya pekerjaan rumah Pemkot yang sangat prioritas harus di tuntaskan, di antaranya memastikan program pencegahan stunting yang lebih proposional dari hulu ke hilir, infranstruktur yang responsif gender dan inklusif, bantuan sosial, pemulihan pasca bencana, dan lainnya.
Berdasarkan pengalaman ReferensiA.id menggunakan jasa Bus Trans Palu beberapa waktu lalu dengan rute Taman Gor – Pantoloan dan sebaliknya, jumlah penumpang memang tidak ramai, dari Taman Gor ada sekelompok anak sekolah yang kebetulan berangkat bersama menuju wilayah Kelurahan Tondo untuk pertandingan sepak bola, sementara hanya ada dua penumpang lain yang ikut di bus tersebut.
Di beberapa titik pemberhentian atau halte, hampir tak ada penumpang yang naik, hanya ada dua penumpang baru dari Halte Tondo menuju Pantoloan.
Sementara dari arah pemberangkatan sebalikanya, hanya ada tiga penumpang lain di dalam bus. ***
