ReferensiA.id- Program Bus Trans Palu (BRT) mendapatkan sorotan dari Anggota DPRD, lantaran dianggap banyak menelan anggaran daerah, sementara program tak berjalan sesuai harapan.
Bus Trans Palu yang telah beroperasi hampir 8 bulan dengan masa uji coba 3 bulan (Oktober – Desember) merupakan kerja sama antara pemerintah Kota Palu dengan PT Bagong sejak tahun 2024.
Namun hingga kini, kerja sama di bidang transportasi umum itu belum menunjukkan indikator kinerja yang diharapkan. Begitu menurut Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona.
“Pengguna jasa transportasi massal itu dari hari ke hari justru menyusut atau sepi penumpang. Padahal Pemkot setiap bulan menganggarkan sebesar Rp1,8 miliar untuk operasionalnya,” ungkap Mutmainah Korona, Selasa 20 Mei 2025.
Menurut Ketua Fraksi NasDem Kota Palu ini, pada tahun anggaran 2025 Pemkot telah menggerus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp17,12 miliar, serta sebelunya telah mengalokasikan sebesar Rp5,6 Miliar pada APBD Perubahan 2024.
Tetapi, menurut politisi perempuan yang akrab disapa Neng itu, progressnya belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Bahkan akuntabilitas dan transparansi manajemen operasional menyisakan tanda tanya.
“Pembayaran operasional BRT Bus Trans Palu kok flet sekitar Rp1,8 miliar lebih setiap bulan? Agak aneh ya … apakah yakin operasional 24 bus dari 26 bus itu sebesar itu anggarannya? Dan apakah memang sudah sesuai SOP-nya? Terus apakah itu sudah berjalan sesuai dengan standar perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan secara akuntabel? Apalagi di tengah penumpang Bus Trans Palu semakin sedikit,” begitu Neng mengurai pertanyan-pertanyaan yang mengusik rasa keingintahuan.
Karena itu, lanjutnya, perlu ada evaluasi mengenai program BRT Bus Trans Palu yang telah berjalan selama hampir 8 bulan ini.
