ReferensiA.id- Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia Makan Gizi Gratis (MBG) yang mendistribusikan MBG di sejumlah sekolah di wilayah Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara untuk dihentikan sementara, serta dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Ia menyoroti persoalan distribusi MBG yang terjadi di sejumlah sekolah, karena adanya laporan langsung dari Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Kayumalue Ngapa kepada wakil rakyat tersebut. Diduga ada masalah serius dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi di sekolah SDN 6 Kayumalue Ngapa.
“Sebaiknya SPPG dihentikan sementara dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kasus distribusi MBG di beberapa sekolah di Kayumalue Ngapa,” tegas Mutmainah.
Tak hanya menyoroti SPPG, Politisi Nasdem ini juga mempertanyakan kinerja tim ahli gizi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas dan standar makanan yang disajikan kepada siswa.
Menurut Anggota DPRD Palu itu, keberadaan tim ahli gizi dan tim monitoring-evaluasi (monev) yang telah dianggarkan secara khusus seharusnya mampu mencegah persoalan seperti ini.
“Kalau MBG yang disajikan tidak sesuai standar gizi dan SOP bisa lolos begitu saja, lalu apa fungsi tim ahli gizi dan tim monev SPPG? Ini yang perlu dijawab,” ujarnya.
Mutmainah juga menyoroti besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program MBG, yang bahkan berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor lain, termasuk pembangunan infrastruktur daerah. Ia menilai kondisi ini sangat ironis jika program sebesar itu justru tidak berjalan sesuai tujuan.
Mutmainah mengkhawatirkan program MBG yang digagas pemerintah pusat ini berpotensi bergeser dari tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak, menjadi ladang bisnis bagi kelompok tertentu.
