ReferensiA.id- Pasangan calon walikota dan wakil walikota Palu nomor urut 3, Palu Mohammad J Wartabone-Rizal mengungkap bahwa kebijakan Pemkot Palu mengadakan bus Trans Palu telah menyedot uang daerah Rp1,8 miliar per bulan.
Pada sisi lain, masih banyak yang mesti menjadi perhatian pemerintah seperti pemenuhan gizi anak dan sektor pendidikan. Begitu juga penanganan stunting.
Kritik itu disampaikan pasangan calon nomor urut 3 pada sesi tanya jawab debat publik kedua calon walikota dan wakil walikota Palu di salah satu hotel di Palu, Kamis 7 November 2024, malam.
Paslon nomor urut 3 Mohammad J Wartabone-Rizal meminta penjelasan mengenai pelayanan bus yang ada di Kota Palu kepada paslon petahana Hadianto Rasyid-Imelda Liliana.
“Pemerintah Kota Palu barusan mengadakan 26 unit dengan anggaran yang tidak sedikit dengan konsep sewa dengan pihak ketiga, yang anggarannya cukup fantastis,” kata Rizal.
Padahal, menurutnya masih banyak yang perlu diperhatikan pemerintah seperti pemenuhan gizi anak serta pendidikan.
Menjawab pertanyaan itu, Hadianto Rasyid mengungkapkan bahwa bus merupakan layanan fasilitas Pemerintah Kota Palu sebagai ibu kota maka harus memberikan yang terbaik.
“Fasilitas dan transformasi dalam bidang moda transportasi memang wajib dilakukan oleh sebuah kota, sama halnya dengan kota Palu yang harus menunjukkan bahwa kota ini memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan sebagai sebuah ibu kota, salah satunya bus,” ujar Hadianto.
Ia menjelaskan manfaat fasilitas bus bagi masyarakat Kota Palu.
“Kalau masyarakat kita dari Pantoloan masuk ke tengah kota dengan transportasi konvensional mereka mengeluarkan Rp35.000 untuk bisa masuk ke tengah kota, berarti bolak balik mereka akan mengeluarkan uang sekitar Rp70.000. Tetapi ketika program bus berjalan, mereka cukup mengeluarkan Rp5.000 dan bolak balik mereka hanya mengeluarkan Rp10.000,” ujarnya.
