ReferensiA.id- Polemik terkait tidak diusulkannya 1.171 tenaga honorer Kota Palu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menuai reaksi keras dari Anggota DPRD Palu.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, menyayangkan temuan yang diungkapkan oleh Komisi A saat melakukan kunjungan kerja ke kementerian tersebut. Ia menilai persoalan ini menyangkut nasib ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi bagi pelayanan publik di Kota Palu.
Abdurahim menegaskan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palu harus segera memberikan penjelasan terbuka terkait tidak masuknya ribuan honorer dalam usulan resmi ke KemenPAN-RB.
Ia bahkan menyebut, jika BKPSDM tidak segera memberikan klarifikasi, ia bersama pimpinan DPRD Kota Palu siap berangkat menemui KemenPAN-RB dan Kemendagri untuk melaporkan masalah ini, termasuk dugaan adanya honorer siluman yang semakin kuat setelah temuan tersebut terungkap.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Kota Palu mengaku terkejut setelah mendapatkan penjelasan langsung dari pejabat KemenPAN-RB bahwa 1.171 honorer Kota Palu tidak pernah diusulkan oleh BKPSDM.
Wakil Ketua Komisi A, Ucu Susanto, menyebut kondisi ini sangat merugikan para honorer, karena jika tidak masuk dalam usulan, maka mereka otomatis tidak dapat diproses dalam penataan tenaga non-ASN. Ia menambahkan, risiko ini dapat berdampak besar terhadap masa depan para honorer yang selama ini berharap kejelasan status.
Kunjungan tersebut juga dihadiri Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Himah, yang mengaku kecewa karena kelalaian administrasi seperti ini berpotensi menghilangkan hak ratusan pekerja honorer.
Ucu turut menyoroti ketidakhadiran BKPSDM Kota Palu dalam pertemuan penting di kementerian.
