Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya BKPSDM hadir, namun justru absen saat pembahasan krusial berlangsung di KemenPAN-RB, sehingga rombongan DPRD hanya didampingi oleh Inspektorat.
DPRD Kota Palu menegaskan akan memanggil BKPSDM untuk meminta klarifikasi detail terkait penyebab hilangnya ribuan honorer tersebut dari usulan resmi.
Ucu menekankan, tidak boleh ada satu pun honorer yang dirugikan akibat kelalaian administrasi, dan DPRD akan memastikan masalah ini ditindaklanjuti hingga tuntas.
“Nasib ribuan honorer ini tidak boleh dikorbankan. Kami akan memastikan akar masalahnya ditemukan dan diselesaikan,” kata Ucu. ***
