ReferensiA.id- Fraksi Nasdem DPRD Kota Palu temui Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP). Kunjungan konsultasi ini dalam rangka percepatan rehab rekon pasca bencana alam 28 September 2018 di Kota Palu.
Anggota DPRD Kota Palu Mutmainah Korona mengungkapkan, pihaknya konsultasi ke Deputi II KSP yang salah satu tugas utamanya adalah membantu Presiden dalam hal pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian masalah kebencanaan.
“Ada beberapa langkah ke depan yang harus segera dilakukan yaitu menyusun skala prioritas dari berbagai problem pembangunan rehab rekon pasca bencana alam 28 September 2018 untuk bisa diselesaikan di tahun 2023 utamanya pada penyelesaian pemenuhan hak dasar,” ungkap Mutmainah Korona kepada ReferensiA.id, Minggu 28 Mei 2023.
Dia menjelaskan, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Panca Putra Tarigan berencana mengunjungi Kota Palu.
“Bang Nego (Abetnego Panca Putra Tarigan) akan mengunjungi Kota Palu bersama lintas kementerian yang bertanggung jawab penuh dalam dokumen induk rehab rekon pasca perpanjangan Inpres Nomor 8 Tahun 2022,” ungkapnya.
Dia berharap konsultasi kebijakan Fraksi Nasdem DPRD Kota Palu ke Kantor Staf Presiden (KSP) memberi perubahan agar percepatan pembangunan rehab rekon pasca bencana alam 28 September 2018 yang akan memasuki tahun ke-5 segera direalisasikan di tahun 2023.
“Mohon doanya le,” kata Mutmainah Korona yang Ketua Bapemperda DPRD Kota Palu itu.
Politisi Nasdem itu mengungkapkan beberapa problem pada rehab rekon di Palu, di antaranya KK gendong, pendataan penyintas sebagai penerima PKH, BPJS pemerintah dan problem livelihood penyintas.
“Problem saat ini, problem pembangunan huntap yang masih mengalami keterlambatan di antaranya persoalan lahan, vendor pembangunan huntap, PT WIKA, tenaga kerja lapangan, suplai barang dan problem teknis lainnya yang menghambat lambannya ketersediaan huntap bagi penyintas,” jelasnya.
