“Tidak boleh beroperasi kalau tidak (mau) balik nama,” tegasnya untuk akselerasi pajak bagi kendaraan industri berplat luar Sulteng.
Olehnya ia berharap ke menteri, legislator, senator hingga birokrat asal Sulteng yang duduk di pusat dapat mendukung rencana ini dengan menjadi corong daerah di tingkat pusat dalam menggodok aturannya.
Termasuk juga harapan agar desentralisasi kembali ke fitrahnya sebagai pendelegasian kepercayaan pusat ke daerah dalam mengelola pembangunan sesuai karakteristik lokal.
“Tidak akan bisa maju (daerah) kalau keadaan seperti ini,” pungkasnya demi keadilan pembangunan. ***
