Menurutnya, pasca bencana gempa dan bencana Covid-19, pembangunan Mall Tatura belum menjadi prioritas.
“Prioritas kita perbaikan infrastuktur pascagempa, dan penguatan ekonomi pasca Covid-19.” ujarnya.
Dia mengungkapkan, dana pinjaman juga tidak bisa karena ketika walikota mengakhiri masa periode tidak boleh meninggalkan utang kepada kepala daerah selanjutnya.
“Kalau misalnya minjam untuk mall tatura di 2023, maka di 2024 ini dana tersebut harus dikembalikan,” jelasnya.
“Setelah dihitung kembali untuk bangun Mall Tatura yang baru sekitar 500 miliar, uang dari mana? Dan kemudian bagaimana mengembalikannya dalam 1 tahun,” sambungnya.
Karena itu, menurutnya mall belum menjadi prioritas. “Apakah periode kedua menjadi prioritas akan dilihat lagi, pastikan dulu kondisi ekonomi stabil,” ujarnya.
Menanggapi jawaban itu, Muhammad J Wartabone mengatakan, seorang menjadi pemimpin harus mampu mencari solusi.
“Kalau tidak dapatkan sumber dari mall, kita harus kembangkan KEK, mudahkan investor masuk ke Palu.Saya kasih contoh ketika mau dibangun (Hotel) Clarion tanahnya sudah bebas. Tapi, ketika mereka mau mendirikan tidak bisa bangun karena banyak hal yang harus dilengkapi,” ungkapnya.
Menurutnya, pemimpin itu harus peduli, cari solusi alternatif, apa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya dilanjutkan. Sebagaimana, kata dia amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah ada 2 yakni keberlanjutan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. ***
